Monday, November 3, 2014

Pemerintahan Seakan Kehilangan Wibawa

Sejak pemilu 2014 rakyat seperti terbagi menjadi dua kelompok, dimana masing-masing merasa merekalah paling benar. Saudara bisa menjadi jauh, teman menjadi musuh, bahkan yang tadinya harmonis menjadi renggang hanya karena berbeda pilihan. Kadang tidak habis fikir kenapa mereka sampai begitu dalamnya dalam mendukung calon presiden yang diunggulkannya. Bukankah kita semua satu, dan proses pemilihan itu adalah hal yang wajar? Mungkin ini ada hubungannya dengan kurangnya pembelajaran kewarganegaraan pada masyarakat. 

Tidak dipungkiri bahwa sekarang memang sudah sangat bebas baik dalam menyampaikan pendapat dan berperan serta dalam pemeintahan, namun ada yang harus digarisbawahi bahwa kita semua adalah satu yaitu bangsa Indonesia. Seharusnya dalam perbedaan kita tetap menjaga rasa saling menghormati dan menghargai, bukannya malah menimbulkan perpecahan.

Pemilu presiden telah usai, dan kini Indonesia sudah memiliki presiden baru yang ke-7. Tapi sepertinya aura persaingan dikedua kelompok (koalisi) malah makin menjadi. Bahkan seakan-akan pemerintahan dijadikan mainan yang hanya menyenangkan hati para pemainnya atas nama rakyat. Atas nama rakyat? mungkin perlu direnungkan kembali. 

Lembaga legislatif kini masih terasa ketegangannya dimana masing-masing kelompok merasa merekalah yang paling berhak menguasainya. Legislatif tempatnya para wakil rakyat, sepertinya hanya tinggal nama karena ulah orang-orang yang terlalu mementingkan ambisinya. 

Oh Indonesia kapankah negeriku damai, sentosa? Kapankah nilai-nilai kejujuran, kebijaksanaan dan kearifan tumbuh subur pada diri setiap orang? Kesantunan dan keramahan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, yang selalu mengedepankan rasa persatuan tanpa memandang perbedaan.


Ingatlah bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila. dan sudah diatur dalam konstitusi di pembukaan UUD 1945 alinea keempat : "Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan berasab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwa-kilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan srosial bagi seluruh rakyat Indonesia."