Sunday, January 31, 2021

Jenis Integrasi Nasional Menurut Myron Weiner

 Jenis Integrasi Nasional Menurut Myron Weiner

Menurut Myron Weiner integrasi politik merupakan penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi lima jenis yaitu :  

1. Integrasi bangsa

Integrasi bangsa merupakan proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah dalam suatu pembentukan identitas nasional.  

2. Integrasi wilayah

Integrasi wilayah berkaitan dengan pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu.  

3. Integrasi nilai

Integrasi nilai merupakan konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial.  

4. Integrasi elit-massa

Integrasi elit massa berkaitan dengan masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Dengan kata lain, sebuah upaya dalam mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa.  

5. Integrasi tingkah laku (perilaku integratif)

Integrasi tingkah laku merujuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama.  

Tuesday, January 19, 2021

PKN XII BAB 3 Pengaruh Kemajuan IPTEK Terhadap NKRI (PENGARUH POSITIF)

 Pengaruh Positif Kemajuan Iptek


Tidak dapat pungkiri bahwa kemajuan iptek telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu.

Kemajuan iptek, menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia.

Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dengan adanya pemerintahan yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah.

Sementara itu dengan adanya kebebasan dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas dalam kehidupannya tentu saja dalam hal-hal positif.

Dengan dilaksanakannya nilai-nilai tersebut, akan menjadi alat kontrol yang efektif dan efi sien terhadap keberlangsungan suatu pemerintahan, sehingga pada akhirnya akan tercipta pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif

Pada saat ini, di Indonesia makin banyak lahir partai politik, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi lainnya.

Hal tersebut berpengaruh pada perwujudan supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, demokratisasi, perlindungan lingkungan dan sebagainya.


  1. Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. 
  2. Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri 
  3. Mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efi siensi dan menghilangkan biaya tinggi. 
  4. Meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. 
  5. Meningkatkan kemakmuran masyarakat. 
  6. Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi

Aspek Sosial Budaya


Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya, sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses tranformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita.

Selain itu juga, dengan adanya informasi tersebut kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita.

Misalnya kita bisa mencontoh etos kerja dan semangat kerja keras yang ditampilkan oleh orang lain untuk kita terapkan dalam kehidupan kita.


Pengaruh positif iptek dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan yang dapat kita ambil di antaranya:
  1. Makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. 
  2. Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundangundangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. 
  3. Makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 
  4. Menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara